Pemerintahan Baru dan Layanan Elektronik

Dalam beberapa tahun belakangan pemerintah telah membangun berbagai layanan elektronik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif. Namun, berbagai layanan elektronik yang telah dibangun dari pusat hingga ke daerah , dengan biaya yang cukup mahal itu, hingga kini kondisinya belum optimal.

Bahkan diantaranya ada yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas. Karena itu, pemerintahan baru dibawah pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla bias mengoptimalkan layanan elektronik sehingga lebih adaftif dengan kebutuhan pemerintahan, dunia bisnis, masyarakat dan pasar.

Apalagi presiden terpilih Joko Widodo sudah cukup akrab dengan berbagai program layanan elektronik. Baik ketika masih sebagai walikota maupun sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi sering menerbitkan program layanan elektronik untuk mempercepatan pelayanan dibidang pemerintahan maupun masyarakat. Terakhir, setelah terpilih sebagai presiden RI periode 2014-2015, Jokowi mengeluarkan program terbarunya, yaitu E-Blus atau blusukan elektronik.

Blusukan elektronik ini lahir dari kebiasaan Jokowi melakukan blusukan ketempat-tempat yang perlu mendapatkan perhatiannya. Keberadaan e-blusuntuk mencari sekaligus memberikan informasi tentang semua jabatan dan sekolah yang rusak, puskesmas yang tidak ada dokternya, dan juga barak dank amp-kamp para tentara yang tidak layak, dan tugas-tugas lainnya.

Penggunaan Telepresensi

Layanan elektronik kini memang sudah menjadi tuntutan dalam memacu pencapaiaan atau efektifitas jalannya roda pemerintahan dan aktifitas perekonomian. Berbagai sistem layanan eletronik yang yang biasa diawali dengan huruf “e” seperti e-Gov, e-Petition, e-Source, e-Procurement, e-Education, e-Health dan sebagainya di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik.

Layanan elektronik bukan hanya terkait dengan entitas ekonomi, tetapi juga terkiat dengan pengembangan demokrasi dan untuk menyerap aspirasi rakyat sebaik-baiknya. Sistem layanan elektronik dimasa mendatang bisa menjadiThe Digital Brainstorming bagi pemerintahan. Pada era sekarang ini ide dan gagasan pembangunan yang baik justru sering muncul dari rakyat, sedangkan pemerintah tinggal mengeksekusi dengan kebijakan. Pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih dahsyat dari gagasan yang datang tepat pada waktunya dan bisa digulirkan dalam program-program yang cepat dan efektif.

Di era sekarang dan di masa depan berbagai persoalan dalam masyarakat akan ditemukan solusinya menggunakan telepresensi. Telepresensi adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan seserang seolah-olah hadir, ada, atau berpengaruh pada lokasi yang berbeda. Dalam domain teknologi, telepresensi secara sederhana bisa diartikan sistem teknologiyang memungkinkan seorang eksekutif atau professional setiap saat bisa hadir dan berpengaruh pada lokasi dan kesempatan yang berbeda.

Selama ini telepresensi sudah terbukti memberikan empat (4) manfaat penting, yakni : (1) meningkatkan kiprah bisnis; (2) mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan produktivitas; (3) menciptakan kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon; (4) kolaborasi yang lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam domain yang lebih makro, telepresensi bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan simultan dalam berbagai program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai penyelenggaraan negara. Telepresensi didorong oleh teknologi yang memungkinkan semua kegiatan bisa berjalan serempak. Kajian tentang sistem pemerintahan yang diakselerasi oleh telepresensi dipelopori oleh Bill Buxton seorang eksekutif Microsoft.

Pemerintahan negara-negara maju, tak terkecuali Presiden USA Barack Obama kini, kini kian getol menggunakan The Digital Brainstorming. Kantor Perdana Menteri Inggris juga menggunakan layanan elektronik e-Petition untuk menyerap aspirasi politik rakyat.

Memori Besar

Pemerintahan baru Indonesia dibawah pimpinan Jokowi-JK tak perlu ragu lagi untuk menyediakan layanan elektronik terkait dengan pelayanan birokrasi pemerintahan dan prakarsa-prakarsa demokrasi dimasa depan. Sudah menadi keniscayaan bahwa memori pemimpin Indonesia kedepan memang harus “berkapasitas besar”, agar secara cepat mampu menangkap pesan-pesan lokal dan global, lalu menyajikan kembali dengan imbuhan konsep pemikiran kerakyatan yang dinamis dan inovatif. Kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang dalam berbagai bidang profesi.

Karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia menerapkan teknologi e-Sourcing sebaik-baiknya sesuai dengan tren global strategic sourcing. Selama ini, salah satu kendala penerapan e-Sourcing dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran di Indonesia adalah faktor interoperabilitas. Faktor tersebut terkait dengan kemudahan hubungan antar perangkat lunak dalam Supply Chain Management (SCM). Sekedar catatan bahwa SCM merupakan sistem yang terkait dengan berbagai entitas.

Perkembangan konvergensi teknologi, informastika, dan komunikasi (TIK) telah menjadikan entitas-entitas yang terkait dalam SCM mengaplikasikan berbagai macam sistem perangkat lunak untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan bisnis yang dijalankan. Hal itu bisa membentuk sistem informasi rantai produksi, distribusi, dan konsumsi yang besar dan kompleks. Beragamnya perangkat lunak yang dipilih oleh setiap entitas dalam SCM, tentunya menimbulkan masalah dalam aktivitas pertukaran data dan informasi.

Seberapa pun masalah yang muncul, perkembangan teknologi sudah terbukti mampu mendorong aktifitas pemerintahan, entitas bisnis, dan berbagai layanan masyarakat. Karena itu penting bagi pemerintahan baru untuk benar-benar dapat memanfaatkan layanan elektronik – teknologi telepresensi – yang dapat membantu mereka dalam mengelola berbagai macam program pembangunan yang membutuhkan eksekusi yang cepat dan pengawasan yang ketat.

Betapa beratnya beban pemerintahan baru yang telah mengusung program-program populis dalam kampanye politik mereka beberapa waktu lalu. Perwujudan sederet program populis tersebut kini sudah dinantikan oleh masyarakat. Selain kepemimpinan nasional yang visioner, cerdas, dan berkomitmen tinggi pada kepentingan rakyat, pemerintahan baru perlu memanfaatkan teknologi yang berkemampuan besar, berpikir cerdas, cepat dan efektif yang membantunya mewujudkan janji-janji kampanye. Terwujudnya telepresensi di segala bidang adaah jawaban atas semua kebutuhan itu.

Sebuah Komen untuk Kabinet Baru

Oleh : Achmad Syajari 

Pagi ini berita Trans 7 media pendukung jokowi: Kabinet Jokowi ternyata diisi oleh Transaksi Politik. 

Sebut saja nama Puan Maharani yg terkesan dipaksakan dan nama kementriannya diada-adakan. padahal jika memang jokowi menginginkan kabinet ramping, maka kementrian tsb sudah bisa dimasukkan dalam Kemendikbud saja sudah cukup. sehingga tidak perlu mengeluarkan cost tinggi seperti pembuatan kantor baru dan anggaran utk departemen baru. 

kemudian sosok kontroversial seperti Rini M Soemarno yg diduga terlibat dalam beberapa kasus yakni, BLBI dan penjualan pesawat sukhoi. apakah KPK tidak memasukkan Rini dalam stabilo Merah atau paling tidak Kuning???? lalu ada15 Mentri dari partai (katanya ga mau kabinet transaksional)... itulah sekilas tentang wajah pemimpin yang tidak pernah menepati janjinya... 

lalu pengusaha SUSI Air yang menjadi mentri perikanan. Memang betul bu Susi punya pengalaman kuat dibidang perikanan. akan tetapi latar belakang pendidikan beliau yang tamatan SMP, tentu perlu menjadi pertimbangan. karena pendidikan akan membentuk pola pikir yg matang. kita lihat saja kelakuannya yg kemarin MEROKOK di Taman Istana di depan wartawan. JELAS perbuatannya melanggar PERDA DKI. apakah Ahok diam??? ARTINYA di sini terlihat jelas wanita ini tidak mengindahkan kesopanan dan menaati peraturan. bagaimana bisa menjamin perikanan kita bisa maju dengan menerbitkan aturan2 yg pro dengan kemajuan perikanan dan menguntungkan pribumi??? jangan2 malah hanya menguntungkan ASENG. 

kita tunggu saja dan kawal terus pemerintahan ini dengan serius dan KRITIK TEGAS setiap kebijakan yg merusak kepemimpinannya terutama kebijakan yg Pro ASING dan ASENG.

Pemerintahan Baru dan Layanan Elektronik

Dalam beberapa tahun belakangan pemerintah telah membangun berbagai layanan elektronik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif. Namun, berbagai layanan elektronik yang telah dibangun dari pusat hingga ke daerah , dengan biaya yang cukup mahal itu, hingga kini kondisinya belum optimal.

Bahkan diantaranya ada yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas. Karena itu, pemerintahan baru dibawah pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla bias mengoptimalkan layanan elektronik sehingga lebih adaftif dengan kebutuhan pemerintahan, dunia bisnis, masyarakat dan pasar.

Apalagi presiden terpilih Joko Widodo sudah cukup akrab dengan berbagai program layanan elektronik. Baik ketika masih sebagai walikota maupun sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi sering menerbitkan program layanan elektronik untuk mempercepatan pelayanan dibidang pemerintahan maupun masyarakat. Terakhir, setelah terpilih sebagai presiden RI periode 2014-2015, Jokowi mengeluarkan program terbarunya, yaitu E-Blus atau blusukan elektronik.

Blusukan elektronik ini lahir dari kebiasaan Jokowi melakukan blusukan ketempat-tempat yang perlu mendapatkan perhatiannya. Keberadaan e-blusuntuk mencari sekaligus memberikan informasi tentang semua jabatan dan sekolah yang rusak, puskesmas yang tidak ada dokternya, dan juga barak dank amp-kamp para tentara yang tidak layak, dan tugas-tugas lainnya.

Penggunaan Telepresensi

Layanan elektronik kini memang sudah menjadi tuntutan dalam memacu pencapaiaan atau efektifitas jalannya roda pemerintahan dan aktifitas perekonomian. Berbagai sistem layanan eletronik yang yang biasa diawali dengan huruf “e” seperti e-Gov, e-Petition, e-Source, e-Procurement, e-Education, e-Health dan sebagainya di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik.

Layanan elektronik bukan hanya terkait dengan entitas ekonomi, tetapi juga terkiat dengan pengembangan demokrasi dan untuk menyerap aspirasi rakyat sebaik-baiknya. Sistem layanan elektronik dimasa mendatang bisa menjadiThe Digital Brainstorming bagi pemerintahan. Pada era sekarang ini ide dan gagasan pembangunan yang baik justru sering muncul dari rakyat, sedangkan pemerintah tinggal mengeksekusi dengan kebijakan. Pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih dahsyat dari gagasan yang datang tepat pada waktunya dan bisa digulirkan dalam program-program yang cepat dan efektif.

Di era sekarang dan di masa depan berbagai persoalan dalam masyarakat akan ditemukan solusinya menggunakan telepresensi. Telepresensi adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan seserang seolah-olah hadir, ada, atau berpengaruh pada lokasi yang berbeda. Dalam domain teknologi, telepresensi secara sederhana bisa diartikan sistem teknologiyang memungkinkan seorang eksekutif atau professional setiap saat bisa hadir dan berpengaruh pada lokasi dan kesempatan yang berbeda.

Selama ini telepresensi sudah terbukti memberikan empat (4) manfaat penting, yakni : (1) meningkatkan kiprah bisnis; (2) mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan produktivitas; (3) menciptakan kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon; (4) kolaborasi yang lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam domain yang lebih makro, telepresensi bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan simultan dalam berbagai program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai penyelenggaraan negara. Telepresensi didorong oleh teknologi yang memungkinkan semua kegiatan bisa berjalan serempak. Kajian tentang sistem pemerintahan yang diakselerasi oleh telepresensi dipelopori oleh Bill Buxton seorang eksekutif Microsoft.

Pemerintahan negara-negara maju, tak terkecuali Presiden USA Barack Obama kini, kini kian getol menggunakan The Digital Brainstorming. Kantor Perdana Menteri Inggris juga menggunakan layanan elektronik e-Petition untuk menyerap aspirasi politik rakyat.

Memori Besar

Pemerintahan baru Indonesia dibawah pimpinan Jokowi-JK tak perlu ragu lagi untuk menyediakan layanan elektronik terkait dengan pelayanan birokrasi pemerintahan dan prakarsa-prakarsa demokrasi dimasa depan. Sudah menadi keniscayaan bahwa memori pemimpin Indonesia kedepan memang harus “berkapasitas besar”, agar secara cepat mampu menangkap pesan-pesan lokal dan global, lalu menyajikan kembali dengan imbuhan konsep pemikiran kerakyatan yang dinamis dan inovatif. Kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang dalam berbagai bidang profesi.

Karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia menerapkan teknologi e-Sourcing sebaik-baiknya sesuai dengan tren global strategic sourcing. Selama ini, salah satu kendala penerapan e-Sourcing dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran di Indonesia adalah faktor interoperabilitas. Faktor tersebut terkait dengan kemudahan hubungan antar perangkat lunak dalam Supply Chain Management (SCM). Sekedar catatan bahwa SCM merupakan sistem yang terkait dengan berbagai entitas.

Perkembangan konvergensi teknologi, informastika, dan komunikasi (TIK) telah menjadikan entitas-entitas yang terkait dalam SCM mengaplikasikan berbagai macam sistem perangkat lunak untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan bisnis yang dijalankan. Hal itu bisa membentuk sistem informasi rantai produksi, distribusi, dan konsumsi yang besar dan kompleks. Beragamnya perangkat lunak yang dipilih oleh setiap entitas dalam SCM, tentunya menimbulkan masalah dalam aktivitas pertukaran data dan informasi.

Seberapa pun masalah yang muncul, perkembangan teknologi sudah terbukti mampu mendorong aktifitas pemerintahan, entitas bisnis, dan berbagai layanan masyarakat. Karena itu penting bagi pemerintahan baru untuk benar-benar dapat memanfaatkan layanan elektronik – teknologi telepresensi – yang dapat membantu mereka dalam mengelola berbagai macam program pembangunan yang membutuhkan eksekusi yang cepat dan pengawasan yang ketat.

Betapa beratnya beban pemerintahan baru yang telah mengusung program-program populis dalam kampanye politik mereka beberapa waktu lalu. Perwujudan sederet program populis tersebut kini sudah dinantikan oleh masyarakat. Selain kepemimpinan nasional yang visioner, cerdas, dan berkomitmen tinggi pada kepentingan rakyat, pemerintahan baru perlu memanfaatkan teknologi yang berkemampuan besar, berpikir cerdas, cepat dan efektif yang membantunya mewujudkan janji-janji kampanye. Terwujudnya telepresensi di segala bidang adaah jawaban atas semua kebutuhan itu.

Dikutip dari Indonesia Membangun

Menjawab jargon: "LEBIH BAIK PEMIMPIN KAFIR NAMUN TIDAK KORUPSI, DARIPADA PEMIMPIN ISLAM NAMUN KORUPSI"

Copas dari FB

Itulah "jargon" yang selalu diangkat oleh non-muslim, anti-Islam, kaum liberal, golongan kiri dsb di Indonesia supaya umat Islam tidak memilih pemimpin-pemimpin dari agamanya sendiri. Sebelum jargon ini diangkat tentu sudah di "blow-up" segala kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Islam apalagi dari parpol Islam. Walaupun banyak diantaranya skalanya sebetulnya tidak besar-besar amat, pasti berita kasus korupsi yang melibatkan tokoh Islam apalagi dari parpol Islam akan setiap hari di blow-up dan diulang-ulang di kompas, metro tv dan sejenisnya. 

Sementara kasus-kasus korupsi yang banyak diantaranya skalanya "mega trilyunan" dan melibatkan orang-orang semacam: Eddi Tansil, Hartati Murdaya (Ketua Walubi), Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong, Sherny Konjongiang, David Nusa Wijaya, Samadikun Hartono, Maria Pauline, Hendra Rahardja alias Tan Tjoe Hing, Djoko Chandra alias Tjan Kok Hui, Dewi dan Anton Tantular, Sukanto Tanoto, Sengman Tjahja, Basuki, Elizabeth Liman, Yudi Setiawan, Artalyta Suryani alias Ayin dan sangat banyak lagi non-muslim lainnya beritanya selalu ditutup-tutupi, kalaupun "terpaksa" disiarkan beritanya sedikit saja alias dikecil-kecilkan. 

Media sekuler melakukan semua ini tujuannya untuk menanamkan "imej" di kepala umat Islam bahwa... "Kalau orang Islam itu pasti korupsi, tokoh Islam pasti korupsi, parpol Islam pasti korupsi. Maka itu pilihlah orang bukan Islam, tokoh agama lain yang bukan Islam, yang berasal dari parpol sekuler macam PDIP dsb". Padahal disitu (PDIP) aksi korupsinya justru terbukti yang paling dahsyat !!! 

Kembali ke permasalahan: Mengapa Kita HARUS memilih pemimpin Muslim walaupun berakhlak kurang baik (bukan total tidak baik), dibandingkan memilih pemimpin non Muslim yg berakhlak lebih baik? (tolong fokus pada pertanyaan) Jelas LEBIH BAIK dipimpin oleh Muslim walau akhlaknya kurang baik (BUKAN TIDAK BAIK YA, atau absolut tidak baik), mengapa? Karena... Pemimpin muslim yang kurang berakhlak baik, pastinya (walaupun akhlaknya kurang baik) mereka dalam menentukan kebijakan pemerintahannya MASIH berpihak kepada Islam dan sesuai dgn ajaran Islam, kecuali kaum liberal. Dan juga, setiap Muslim harus tahu bahwa "Islam adalah agama Sempurna, tapi Muslim tidak selalu sempurna". Sekali lagi: "ISLAM ADALAH AGAMA SEMPURNA, TAPI MUSLIM TIDAK SELALU SEMPURNA". Camkan ini! 

Nah, kalau pemimpin yg non-Muslim (kafir), sebaik-baiknya akhlak pemimpin non-Muslim, pastinya mereka dalam menentukan kebijakan pemerintahannya TIDAK akan berpihak terhadap Islam. Contohnya? Banyak! 

1. Pelarangan jilbab dengan alasan tidak seragamlah dan sejenisnya 
2. Warung makan, diskotik dll tetap buka dan bebas dibulan Ramadhan 
3. Acara televisi yg bebas, prostitusi dibiarkan, segala kemaksiatan dibiarkan 
4. Malam takbiran dilarang, sementara pesta malam tahun baru diadakan dan difasilitasi besar-besaran 
5. Bantuan untuk masjid, majelis ta'lim dan lembaga-lembaga Islam pasti dipangkas, bantuan untuk gereja dan lembaga-lembaga non-Islam dll diperbanyak 
6. Pelarangan berdagang hewan kurban di masjid, sekolah dll. Tradisi Muslim yang selama ratusan tahun aman-aman saja di Jakarta, begitu Jakarta dipimpin oleh orang kafir walau belum dilantik saja dia sudah berani ngusik-ngusik. 
7. Lurah-lurah muslim diganti non-muslim dengan kedok "lelang jabatan" 
8. Kepala-kepala sekolah negeri yang muslim pelan-pelan digeser dan digantikan dengan non-muslim 
9. Gereja-gereja liar makin dibiarkan, dan dipermudah izin-izin mendirikan gereja di perkampungan-perkampungan muslim walaupun menyalahi aturan, sementara masjid-masjid dirubuhkan 
10. Busana muslim di sekolah-sekolah tiap hari jum'at tidak diperbolehkan. Dan banyak lagi lainnya, yg jelas bertentangan dan mengganggu umat Islam. 

Hal tersebut semua diatas Jelas dilakukan oleh non-Muslim, karena bagi mereka hal tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, karena Hal tersebut TIDAKLAH mengganggu kepentingan mereka, intinya mereka tidak peduli dgn Islam. Dan inilah yg kita saksikan saat ini. 

Kita semua harus paham, bahwa sebagian besar kaum non-muslim di Indonesia, tidak mengingkan azas proporsionalitas terjaga. Yang mereka inginkan adalah dominasi atas mayoritas muslim di Indonesia. Tidak apa-apa secara populasi umat Islam mayoritas, yang penting arah dan kebijakan pemerintahan pro kepada golongan mereka, itulah target mereka. 

Tidak ada pemimpin non-muslim (kafir) mau dan rela menerapkan kebijakan yg sesuai dgn Islam apalagi menguntungkan Islam. Jangankan skala negara, di perusahaan yg dipimpin non-Muslim pun selalu saja menerapkan kebijakan yg TIDAK berpihak kepada umat Islam. 

Miras tentu dilarang oleh muslim, namun bagaimana dgn tanggapan pemimpin non-muslim? Mereka tidak peduli! Dgn entengnya mulut Mereka berkoar: "kalau gak suka ya gak usah minum". Kita ingat ucapan Ahok yang bilang oke-oke aja minum biar asal tidak sampai mabuk: "Itu kan bukan miras (minuman keras), tapi kan bir. Ya tergantung berapa persen alkoholnya dong, kalau bir masih okelah," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2013). Ahok juga tidak mempermasalahkan minum bir, asal tidak mabok. 

"Saya kira kalau minum bir gak salah kok, asal gak mabok. Masalahnya kalau dicampur spiritus sama air kelapa, ya tewas," jelas Ahok. Padahal hal-hal dan kebiasaan yg buruk bersifat menular! 

Apa yg ada dibenak kafir (apalagi kafir harbi) bila melihat Masjid?. Tentunya ingin segera menggusurnya, dengan alasan-alasan yg mereka buat-buat sendiri, demi menekan umat Islam. Pemimpin liberal pun tidak kalah berbahayanya dibandingkan pemimpin kafir, bahkan lebih berbahaya dibandingkan pemimpin kafir (non-muslim). 

Sebut saja contohnya:: pelarangan jilbab di kepolisian dan penyebaran kondom di masyarakat! Jadi, dari sini kita berkesimpulan, pilihlah pemimpin Islam, carilah yg berakhlak yg TERBAIK dari banyaknya pemimpin yang Islam yang ada . 

INGAT "Islam adalah SEMPURNA, tapi Muslim TIDAK selalu sempurna!" Sebaik-baiknya akhlak pemimpin Kafir TIDAK AKAN PERNAH mempedulikan Kaum Muslim. TIDAK akan membuat kebijakan yg baik untuk Islam. Dan apapun yg terjadi, pemimpin non-Muslim akan SELALU membuat hal-hal yg bertentangan dengan Islam. 

Dan lagi keunggulan Pemimpin Islam jauh lebih baik dibandingkan pemimpin non-Muslim di Indonesia. Pemimpin Islam terbukti memberikan keleluasaan membangun tempat ibadah agama lain, memberikan hari-hari libur agama lain,dan banyak lainnya. Bagaimana dengan pemimpin non-Muslim seperti di Eropa? Jilbab saja dilarang di Prancis, dan banyak negara non-muslim lainnya.