Pemerintahan Baru dan Layanan Elektronik

Dalam beberapa tahun belakangan pemerintah telah membangun berbagai layanan elektronik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan kinerja yang efektif. Namun, berbagai layanan elektronik yang telah dibangun dari pusat hingga ke daerah , dengan biaya yang cukup mahal itu, hingga kini kondisinya belum optimal.

Bahkan diantaranya ada yang menganggur karena kurang sosialisasi atau karena salah pilih teknologi sehingga sistemnya terjerat masalah interoperabilitas. Karena itu, pemerintahan baru dibawah pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla bias mengoptimalkan layanan elektronik sehingga lebih adaftif dengan kebutuhan pemerintahan, dunia bisnis, masyarakat dan pasar.

Apalagi presiden terpilih Joko Widodo sudah cukup akrab dengan berbagai program layanan elektronik. Baik ketika masih sebagai walikota maupun sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi sering menerbitkan program layanan elektronik untuk mempercepatan pelayanan dibidang pemerintahan maupun masyarakat. Terakhir, setelah terpilih sebagai presiden RI periode 2014-2015, Jokowi mengeluarkan program terbarunya, yaitu E-Blus atau blusukan elektronik.

Blusukan elektronik ini lahir dari kebiasaan Jokowi melakukan blusukan ketempat-tempat yang perlu mendapatkan perhatiannya. Keberadaan e-blusuntuk mencari sekaligus memberikan informasi tentang semua jabatan dan sekolah yang rusak, puskesmas yang tidak ada dokternya, dan juga barak dank amp-kamp para tentara yang tidak layak, dan tugas-tugas lainnya.

Penggunaan Telepresensi

Layanan elektronik kini memang sudah menjadi tuntutan dalam memacu pencapaiaan atau efektifitas jalannya roda pemerintahan dan aktifitas perekonomian. Berbagai sistem layanan eletronik yang yang biasa diawali dengan huruf “e” seperti e-Gov, e-Petition, e-Source, e-Procurement, e-Education, e-Health dan sebagainya di negara maju terbukti efektif untuk melayani publik.

Layanan elektronik bukan hanya terkait dengan entitas ekonomi, tetapi juga terkiat dengan pengembangan demokrasi dan untuk menyerap aspirasi rakyat sebaik-baiknya. Sistem layanan elektronik dimasa mendatang bisa menjadiThe Digital Brainstorming bagi pemerintahan. Pada era sekarang ini ide dan gagasan pembangunan yang baik justru sering muncul dari rakyat, sedangkan pemerintah tinggal mengeksekusi dengan kebijakan. Pemerintah harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih dahsyat dari gagasan yang datang tepat pada waktunya dan bisa digulirkan dalam program-program yang cepat dan efektif.

Di era sekarang dan di masa depan berbagai persoalan dalam masyarakat akan ditemukan solusinya menggunakan telepresensi. Telepresensi adalah seperangkat teknologi yang memungkinkan seserang seolah-olah hadir, ada, atau berpengaruh pada lokasi yang berbeda. Dalam domain teknologi, telepresensi secara sederhana bisa diartikan sistem teknologiyang memungkinkan seorang eksekutif atau professional setiap saat bisa hadir dan berpengaruh pada lokasi dan kesempatan yang berbeda.

Selama ini telepresensi sudah terbukti memberikan empat (4) manfaat penting, yakni : (1) meningkatkan kiprah bisnis; (2) mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan produktivitas; (3) menciptakan kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon; (4) kolaborasi yang lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam domain yang lebih makro, telepresensi bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan simultan dalam berbagai program untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sebagai penyelenggaraan negara. Telepresensi didorong oleh teknologi yang memungkinkan semua kegiatan bisa berjalan serempak. Kajian tentang sistem pemerintahan yang diakselerasi oleh telepresensi dipelopori oleh Bill Buxton seorang eksekutif Microsoft.

Pemerintahan negara-negara maju, tak terkecuali Presiden USA Barack Obama kini, kini kian getol menggunakan The Digital Brainstorming. Kantor Perdana Menteri Inggris juga menggunakan layanan elektronik e-Petition untuk menyerap aspirasi politik rakyat.

Memori Besar

Pemerintahan baru Indonesia dibawah pimpinan Jokowi-JK tak perlu ragu lagi untuk menyediakan layanan elektronik terkait dengan pelayanan birokrasi pemerintahan dan prakarsa-prakarsa demokrasi dimasa depan. Sudah menadi keniscayaan bahwa memori pemimpin Indonesia kedepan memang harus “berkapasitas besar”, agar secara cepat mampu menangkap pesan-pesan lokal dan global, lalu menyajikan kembali dengan imbuhan konsep pemikiran kerakyatan yang dinamis dan inovatif. Kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang dalam berbagai bidang profesi.

Karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia menerapkan teknologi e-Sourcing sebaik-baiknya sesuai dengan tren global strategic sourcing. Selama ini, salah satu kendala penerapan e-Sourcing dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran di Indonesia adalah faktor interoperabilitas. Faktor tersebut terkait dengan kemudahan hubungan antar perangkat lunak dalam Supply Chain Management (SCM). Sekedar catatan bahwa SCM merupakan sistem yang terkait dengan berbagai entitas.

Perkembangan konvergensi teknologi, informastika, dan komunikasi (TIK) telah menjadikan entitas-entitas yang terkait dalam SCM mengaplikasikan berbagai macam sistem perangkat lunak untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan bisnis yang dijalankan. Hal itu bisa membentuk sistem informasi rantai produksi, distribusi, dan konsumsi yang besar dan kompleks. Beragamnya perangkat lunak yang dipilih oleh setiap entitas dalam SCM, tentunya menimbulkan masalah dalam aktivitas pertukaran data dan informasi.

Seberapa pun masalah yang muncul, perkembangan teknologi sudah terbukti mampu mendorong aktifitas pemerintahan, entitas bisnis, dan berbagai layanan masyarakat. Karena itu penting bagi pemerintahan baru untuk benar-benar dapat memanfaatkan layanan elektronik – teknologi telepresensi – yang dapat membantu mereka dalam mengelola berbagai macam program pembangunan yang membutuhkan eksekusi yang cepat dan pengawasan yang ketat.

Betapa beratnya beban pemerintahan baru yang telah mengusung program-program populis dalam kampanye politik mereka beberapa waktu lalu. Perwujudan sederet program populis tersebut kini sudah dinantikan oleh masyarakat. Selain kepemimpinan nasional yang visioner, cerdas, dan berkomitmen tinggi pada kepentingan rakyat, pemerintahan baru perlu memanfaatkan teknologi yang berkemampuan besar, berpikir cerdas, cepat dan efektif yang membantunya mewujudkan janji-janji kampanye. Terwujudnya telepresensi di segala bidang adaah jawaban atas semua kebutuhan itu.

Dikutip dari Indonesia Membangun